DemokrasiPancasila menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Ini sangat penting karena HAM melindungi warga negara dari perselisihan dengan cara saling menghormati. Selain itu, dengan menjunjung tinggi HAM, akan muncul sikap dan perilaku toleransi, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dengan baik.
Demokrasiliberal. Masa demokrasi liberal berlangsung sejak tahun 1950 hingga 1959. Sesuai dengan sistem pemerintahannya, maka sistem pers nasional juga menganut sistem liberal yang berfokus pada kebebasan. Kebebasan ini dapat terlihat dari perubahan fungsi pers di Indonesia, di mana media digunakan sebagai alat komunikasi partai politik.
DemokrasiLiberal: 1950-1959: Demokrasi Terpimpin: 1959-1965: Transisi: 1965-1966: Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan
1 Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Masyarakat berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Tidak ada partai penguasa atau partai oposisi. 5. Mempertahankan hak dan kewajiban. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Berikan kebebasan kepada orang-orang Anda. 2.
SistemPemerintahan Parlementer. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tak hanya terletak pada sistem pemerintahan presidensial saja, namun juga terletak pada sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem parlementer pemilihan seorang kepala negara didasarkan pada sebuah warisan turun menurun.
Dalambuku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh Tim Kemdikbud (2017, hlm. yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin
. 177 214 9 296 96 281 223 274
sebutkan perbedaan demokrasi pancasila dan demokrasi liberal